Peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas undangundang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 25 tahun 2003. Telah dilakukan uji materiil oleh mk dengan putusan sebagai berikut. Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi. Nomor 16 tahun 2001 tentang y a y a s a n dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Uu 21 tahun 2001 otonomi khusus bagi provinsi papua dokumenproduk2001212001.
Document information click to expand document information. Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Eksistensi undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua existence of the act. Merek sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 14 tahun 1997 tentang perubahan atas undangundang nomor 19 tahun 1992 tentang merek.
Undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor tahun 1997 tentang perubahan atas undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten. Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah sebagai berikut. Nomor 14 tahun 2001 tentang paten dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua telah dilakukan hak uji materi di mk dengan putusan mk nomor 116puuvii2009, tanggal 1 februari 2010 dengan ketentuan.
Undangundang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahanagreement establishing the world trade. Undangundang nomor 1pnps1962 tentang pembentukan propinsi irian barat. Pasal 20, pasal 21, dan pasal 24 ayat 3 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2009. Salinan sesuai dengan aslinya sekretariat kabinet ri. Keberadaan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupatenkota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. Upah adalah hak pekerjaburuh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 delapan belas tahun. Hal mendasar yang menjadi isi undangundang ini antara lain. Nov 22, 2011 undangundang nomor 21 tahun 2011 otoritas jasa keuangan ditetapkan 22 november 2011 berlaku 22 november 2011 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Dasar hukum undangundang dasar 1945 pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 18a, pasal 18b, pasal 20 ayat 1 dan ayat 5, pasal 21 ayat 1, pasal 26, dan pasal 28. Negara republik indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama tahun 1999. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi.
Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2 dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia 1945. Pdf undangundang otonomi khusus papua nomor 21 tahun 2001. Undangundang nomor 21 tahun 2011 otoritas jasa keuangan ditetapkan 22 november 2011 berlaku 22 november 2011 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Uu no 5 th 2004 ttg perubahan atas uu no 14 th 1985 ttg mahkamah agung compiled by. Undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran negara republik indonesia tahun 1985 nomor 73. Undangundang nomor 18 tahun 1956 tentang persetujuan konvensi organisasi perburuhan internasional nomor 98 mengenai berlakunya dasardasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama lembaran negara tahun 1956 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 1050. Uu nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana. Undangundang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the. Pasal 21 setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Undangundang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 185, tambahan lembaran negara tahun 2000 nomor 4012. Undangundang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan propinsi. Kedua atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradila n tata usaha negara.
Undangundang ini menempatkan orang asli papua dan penduduk. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Papua masih memerlukan penyempurnaan dari berbagai sisi. Pemerintah pengganti undangundang nomor 2 tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan undangundang nomor 8. Pasal 6 ayat 2 undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus. Undangundang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 208, tambahan lembaran negara nomor 4026. Undangundang republik ndi oneasi nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan ntidak pidana perdagangan orang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik nidonesai, menimbang. Undangundang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa. Bab i ketentuan umum memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di undangundang ini. Jul 16, 2008 undangundang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor. Uu 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Uu no 23 th 2004 ttg penghapusan kekerasan dalam rumah tangga compiled by. Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. Hal mendasar yang menjadi isi undangundang ini antara lain pengaturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah provinsi papua serta penerapan kewenangan tersebut di provinsi papua yang dilakukan dengan kekhususan. Pasal 6 ayat 2 undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua sepanjang frasa berdasarkan peraturan perundangundangan adalah inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali frasa berdasarkan peraturan perundangundangan dalam pasal a quo. Undangundang republik indonesia nomor 14 tahun 2001 tentang paten dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat negara kesatuan republik. Pasal 2 ayat 2 substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal angka 1 undangundang ini. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang.
Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 1997 tentang penangguhan mulai berlakunya undangundang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi undangundang lembaran negara republik indonesia tahun 1998 nomor 37, tambahan lembaran negara nomor 3739 diubah sebagai. Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republ1k indonesia, menimbang. Pdf undangundang otonomi khusus papua nomor 21 tahun. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3209. Undangundang republik indonesia uu nomor 16 tahun 2001 162001 tentang yayasan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia lembaran. Artikel ilmiah politik hukum undangundang nomor 21. Undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia lembaran negara tahun 1999 nomor 165, tambahan lembaran negara nomor 3886. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat negara.